Anggaran PEN 2020 Capai Rp321,2 Triliun, Ini Rinciannya

24 Agustus 2021 12:58 WIB

Penulis: Fachrizal

Editor: Rizky C. Septania

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menyerahkan tanggapan pemerintah atas pengesahan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. Dalam Rapat Paripurna itu DPR menyetujui RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dan RUU Bea Materai menjadi Undang-Undang serta menetapkan perpanjangan waktu pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan peruntukan alokasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk tahun 2022 mendatang. Alokasi anggaran PEN diproyeksikan mencapai  Rp321,2 triliun.

Sri Mulyani mengungkapkan, fokus alokasi PEN diperuntukkan untuk bidang kesehatan dan perlindungan sosial. 

“Untuk bidang kesehatan dan perlindungan sosial akan tetap dominan,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 24 Agustus 2022.

Pertama, alokasi bidang kesehatan sebesar Rp77,05 triliun akan ditujukan untuk testing, tracing, dan treatment, perawatan 250 ribu pasien COVID-19 dengan cost sharing BPJS, obat COVID-19 sebanyak empat juta paket serta insentif tenaga kesehatan selama 12 bulan.

lalu, untuk vaksinasi yaitu pengadaan Rp38,44 triliun bagi 189 juta orang atau 70 persen dari total jumlah penduduk yang dibiayai pemerintah, 27 juta orang vaksinasi mandiri, serta dukungan vaksinasi pusat Rp3 triliun.

Kedua adalah alokasi bidang perlindungan masyarakat Rp126,54 triliun untuk PKH bagi 10 juta KPM, kartu sembako untuk 18,8 juta KPM, kartu prakerja, dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan serta antisipasi perluasan program perlinsos lainnya.

Ketiga adalah program prioritas sebesar Rp90,04 triliun termasuk untuk mendukung kegiatan padat karya, pariwisata, ketahanan pangan, dan ICT serta program prioritas lainnya.

Terakhir, bidang dukungan UMKM dan korporasi Rp27,48 triliun untuk mendukung subsidi bunga UMKM, IJP UMKM dan korporasi serta program dukungan UMKM dan korporasi lainnya.

Sri Mulyani menuturkan alokasi PEN 2022 ini merupakan alokasi sementara dari belanja pusat tahun depan sehingga berpotensi meningkat seiring perkembangan penanganan COVID-19 yang sumbernya dapat berasal dari TKDD, pembiayaan dan insentif perpajakan.

“Kita juga tetap terus mengantisipasi sama seperti tahun 2021 di mana kita tidak melihat kemudian terjadilah pandemi muncul varian Delta yang lebih mengancam,” ujarnya.

Ia mengatakan menurut berbagai pandangan ahli munculnya banyak varian masih berpotensi terjadi sehingga pemerintah tetap waspada terhadap perkembangannya.

“Kita menjaga keberlanjutan APBN dalam jangka menengah panjang, sehingga begitu muncul kebutuhan luar biasa di bidang kesehatan dan perlinsos kita harus mengambil dari pos prioritas lainnya,” jelasnya.

Berita Terkait