Alhamdulillah.. Harga Rumah Subsidi Tahun 2021 Tidak Naik

January 12, 2021, 10:23 PM UTC

Penulis: Laila Ramdhini

Suasana pembangunan perumahan bersubsidi kawasan Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, Banten, Jum’at, 23 Oktober 2020. Foto: Panji Asmoro/TrenAsia

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan harga rumah subsidi tahun 2021 tidak mengalami kenaikan dari 2020.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko D. Poerwanto menyatakan harga jual rumah tapak subsidi paling tinggi akan tetap memakai acuan Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020 tahun 2020 dan Keputusan Menteri PUPR Nomor 587/KPTS/M/2019 tahun 2019.

“Kami informasikan bahwa harga jual rumah umum tapak paling tinggi yang dapat dibeli menggunakan kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi tahun 2021 akan tetap memakai dua aturan tersebut,” kata Eko dalam surat edaran yang diterima TrenAsia.com, Selasa, 12 Januari 2021.

Eko menjelaskan, setidaknya ada empat faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan harga jual rumah subsidi tahun 2021. Pertama, tidak terjadi kenaikan biaya konstruksi dan upah pekerja yang signifikan pada 2020 berdasarkan hasil survei harga bahan bangunan.

“Data ini didapat dari asosiasi pengembang dan tenaga pendukung penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) BP2BT di 45 kabupaten/kota di Indonesia,” kata Eko.

Kedua, tingkat inflasi perdagangan besar sektor konstruksi menurut Badan Pusat Statistik sebesar 0,97 pada Desember 2020 (yoy).

Ketiga, ketersediaan pasokan rumah yang siap akad menurut data Sistem Informasi Pengumpulan Pengembang (SiKumbang) per 7 Januari 2021 sebanyak 227.183 unit. Sedangkan target penyaluran KPR Bersubsidi dan BP2BT tahun 2021 sebesar 212.066 unit.

“Sehingga pemenuhan KPR Bersubsidi dan BP2BT tahun 2021 dapat menggunakan stok rumah tahun 2020,” kata Eko.

Terakhir, kebijakan nasional Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak mengalami kenaikan.

Adapun batasan harga jual rumah tapak subsidi tahun 2021 di seluruh wilayah Indonesia sebagai berikut.

  1. Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatera (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) sebesar Rp150.500.000.
  2. Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) sebesar Rp164.500.000
  3. Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) sebesar Rp 156.500.000.
  4. Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek, Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp168.000.000.
  5. Papua dan Papua Barat sebesar Rp219.000.000. (SKO)