Aktivis: Aturan Dirjen Bea Cukai tentang Rokok Murah Harus Dihapus

JAKARTA – Para aktivis perlindungan anak mendesak pemerintah mencabut peraturan yang membuat rokok dapat dijual murah dan mudah diakses anak-anak. Salah satu beleid yang menciptakan peluang penjualan rokok murah adalah Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Nomor 37/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Dalam peraturan tersebut, rokok dapat dijual di bawah 85% dari harga jual eceran (HJE), atau harga banderol, sepanjang dilakukan di kurang dari separuh kantor wilayah pengawasan kantor Bea Cukai seluruh Indonesia.

“Kami melihat peraturan bea cukai tentang rokok murah merupakan salah satu penyebab mengapa perokok anak di Indonesia terus meningkat,” kata Ketua Yayasan Lentera Anak, Lisda Sundari, Jumat, 5 Juni 2020.

Catatan terakhir pemerintah, saat ini terdapat sekitar 98 kantor Bea Cukai yang dihitung sebagai basis pengawasan. Persoalannya, sebuah kantor pengawasan bea cukai dapat membawahi lebih dari satu kabupaten/kota. Artinya, produsen dapat menjual rokok murah dengan harga di bawah 85% banderol di lebih dari 49 kabupaten/kota seluruh Indonesia. 

Prevalensi Perokok Anak

Saat ini menurut Lisda, pelajar yang merokok meningkat sampai 40%, anak-anak usia 10-18 tahun itu 9,1 % yang merokok. Terdapat keterkaitan yang sangat erat ketika rokok mudah dijangkau karena rokok dijual dengan harga yang murah.

“Saya tentu saja sangat mengkhawatirkan kebijakan ini, yang sudah murah malah ada potongan harga, padahal rokok itu kan bukan kebutuhan pokok yang harus setiap hari di konsumsi, harusnya kalau mau menjual rokok di bawah banderol ya sembako, karena semua orang butuh, kalau rokok itu kan berbahaya,” jelas Lisda.

Pegiat Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Tubagus Haryo Karbyanto menilai pengawasan yang dilakukan belum mampu menekan peredaran rokok murah. Menurut dia, aturan menjual rokok di bawah banderol akan bertentangan dengan tujuan negara, visi misi Presiden dan filosofi pengendalian tembakau.

Selain itu aturan tersebut akan menjadi ancaman bonus demografi dan Pemerintah dianggap gagal dalam menekan prevalensi rokok terutama pada anak–anak. 

“Perlu ada langkah hukum untuk mencabut kebijakan rokok murah atau menjual rokok di bawah harga banderol,” ujarnya.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea dan Cukai Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan bahwa tidak ada potongan harga rokok di lapangan. Menurut Nirwala, HJE merupakan ketetapan sebagai dasar untuk penghitungan cukai dan pajak hasil tembakau. HJE yang baru tidak boleh lebih rendah dari HJE lama, sehingga harus selalu meningkat. (SKO)

Tags:
bea cukaiBonus Demograficukai rokokdirjen bea cukaiperokok anakprevalensi perokokrokokrokok murah
Ananda Astri Dianka

Ananda Astri Dianka

Lihat Semua Artikel ›

%d blogger menyukai ini: