JAKARTA –
Bertempat di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), perwakilan Kemenkes, sejumlah
dokter ahli, dan pengamat ekonomi menggelar diskusi media terkait
kesalahpahaman masyarakat tentang rokok elektrik.



Pada kesempatan
ini, para narasumber mewakili disiplin ilmu masing-masing menyatakan sikap
melarang dan merekomendasikan pelarangan pada pemerintah untuk segera membuat
regulasi tegas yang mengendalikan peredaran rokok elektrik di Indonesia. 



Rekomendasi pelarangan merupakan upaya preventif jatuhnya korban akibat menggunakan rokok elektrik. Hal ini dikarenakan belum adanya cukup bukti ilmiah yang membuktikan bahwa rokok elektrik lebih aman 95% persen dari rokok konvensional seperti yang digaungkan.



“Belum ada penelitian yang cukup untuk membuktikan.
Waktu enam tahun belum cukup untuk membuktikan dampak secara jangka panjang,
beda dengan rokok konvensional yang memang sudah lama ada,” kata Dr. Widyastuti
Soerojo, Msc, dari Komnas Pengendalian Tembakau.



<h2>Aturan Tumpul</h2>



Disinggung pula
pada kesempatan ini tentang implementasi regulasi pelarangan rokok yang
sebetulnya sudah ada dalam Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah.
Kemenkes mengakui banyak regulasi yang tidak berjalan maksimal karena terbentur
oleh sistem otonomi daerah, sehingga kebijakan yang sudah diambil di pusat dikembalikan
eksekusinya pada Pemerintah Daerah. 



Permasalahan
rokok nyatanya memang tidak bisa dipandang sederhana karena melibatkan multisektor.
Dalam hal ini, wewenang Presiden yang dapat menyatukan berbagai kepentingan banyak
kementerian untuk bersama mewujudkan program Indonesia Emas pada 2045.



Untuk mendukung
program pemerintah mewujudkan Indonesia yang unggul, masalah rokok tidak hanya
perlu dibahas karena perannya merusak kesehatan, melainkan juga ekonomi. Dalam
kesempatan itu, Abdillah Ahsan, Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah
FEB UI mengatakan Indonesia menjadi pangsa pasar rokok terbesar dengan 70 juta
basis perokok aktif.



Menurutnya,
pemerintah jangan terjebak pada penerimaan cukai yang tinggi dari industri
rokok karena nilainya tidak sebanding dengan jumlah kerugian akibat masyarakat
yang sakit.



“Pertama dari segi ekonomi, masyarakat yang
sehat jauh lebih bermanfaat daripada masyarakat yang sakit-sakitan. Jadi jangan
dibolak-balik logikanya kalau rokok menyumbang ekonomi, justru mereka merusak
ekonomi kita.”



Ia menganalogikan kasus rokok elektronik
dengan kecelakaan Boeng 737 yang saat ini sedang dikandangkan sampai penyebab
kecelakaan ditemukan. Menurutnya, langkah itu tepat jika diterapkan pada rokok
elektrik, sehingga lebih baik dilarang sembari pemerintah terus mengkaji secara
ilmiah keamanan rokok elektrik.

ANANDA.png

whatsapp-image-2020-01-15-at-15-48-23

JAKARTA – Bertempat di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), perwakilan Kemenkes, sejumlah dokter ahli, dan pengamat ekonomi menggelar diskusi media terkait kesalahpahaman masyarakat tentang rokok elektrik. Pada kesempatan ini, para narasumber mewakili disiplin ilmu masing-masing menyatakan sikap melarang dan merekomendasikan pelarangan pada pemerintah untuk segera membuat regulasi tegas yang mengendalikan peredaran rokok elektrik di Indonesia. Rekomendasi pelarangan [&hellip;]

Ahli Kesehatan Ramai-Ramai Larang Rokok Elektrik