JAKARTA &#8211; Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan Nurhasanah selaku Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) periode 2018 &#8211; 2020 <a href="https://www.trenasia.com/dinilai-lambat-nasabah-bumiputera-desak-ojk-gerak-cepat-tangani-gagal-bayar/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera</a> (AJBB) 1912 sebagai tersangka.



Nurhasanah dijerat kasus dugaan tidak melaksanakan atau tidak memenuhi perintah tertulis <a href="https://www.trenasia.com/ojk-beri-lisensi-batumbu-pinjol-milik-konglomerat-tp-rachmat/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OJK </a>terkait dengan implementasi ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar AJBB sesuai Surat KE IKNB Nomor S-13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020.


<ul class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a href="https://www.trenasia.com/online-trends-are-booming-serial-1-exploring-the-drivers-of-indonesias-digital-economy/">Online Trends are Booming (Serial 1): Exploring the Drivers of Indonesia&#8217;s Digital Economy</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/ugm-jadikan-wisma-kagama-dan-uc-hotel-sebagai-selter-covid-19/">UGM Jadikan Wisma Kagama dan UC Hotel Sebagai Selter COVID-19</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/bangun-infrastruktur-baru-google-perluas-layanan-cloud-di-india/">Bangun Infrastruktur Baru, Google Perluas Layanan Cloud di India</a></li>
</ul>


Surat KE IKNB Nomor S-13/D.05/2020 berisi antara lain permintaan OJK bagi AJBB untuk melaksanakan pasal 38 Anggaran Dasar AJBB, yang harus dilaksanakan oleh organ Rapat Umum Anggota (RUA), Direksi dan Dewan Komisaris paling lambat tanggal 30 September 2020.



Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Tongam L Tobing menjelaskan hasil pemeriksaan para saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, terbukti sampai dengan 30 September 2020 perintah tertulis OJK itu tidak dilaksanakan oleh AJBB.



&#8220;Perbuatan tersangka telah mengakibatkan terhambatnya penyelesaian permasalahan yang dihadapi AJBB,&#8221; kata Tongam, Jumat 19 Maret 2021.



Tongam menambahkan, pihaknya telah melakukan langkah-langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku antara lain melakukan penyelidikan sesuai dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SPRINLIDIK/19/XI/2020/DPJK tanggal 6 November 2020, membuat Laporan Kejadian Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan (LKTP_SJK) Nomor: LKTP-SJK/13/XII/2020/DPJK tanggal 15 Desember 2020, dan membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRINDIK/23/XII/ 2020/DPJK tanggal 18 Desember 2020.



Untuk itu, penyidik menetapkan telah terjadi dugaan pelanggaran t<a href="https://www.trenasia.com/sadikin-aksa-bosowa-jadi-tersangka-banding-ptun-bukopin-dan-ojk-jalan-terus/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">indak pidana sektor jasa keuangan </a>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pasal 54 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.



Penyidik juga telah melaksanakan Gelar Penetapan Tersangka pada 4 Maret 2021, dengan kesepakatan Peserta Gelar untuk menetapkan Nurhasanah selaku Ketua BPA AJBB periode 2018 – 2020 sebagai Tersangka.



Sebagai informasi, penyidik sudah melakukan permintaan keterangan berbagai pihak seperti pelapor, para saksi terkait, para ahli serta berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI.



Otoritas sebelumnya juga meminta Ketua BPA Nur Hasanah untuk menemui penyidik Jus Marfinnor dan tim kantor OJK di Lampung pada Rabu 27 Januari 2021 sebagaimana tertuang dalam surat panggilan yang ditandatangani Penyidik Eksekutif Senior OJK Andries Hermanto pada Senin 4 Januari 2021.

nurhasanahy

Abaikan Perintah OJK, Eks Ketua BPA AJB Bumiputera Resmi Tersangka

JAKARTA &#8211; Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan Nurhasanah selaku Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) periode 2018 &#8211; 2020 Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB) 1912 sebagai tersangka. Nurhasanah dijerat kasus dugaan tidak melaksanakan atau tidak memenuhi perintah tertulis OJK terkait dengan implementasi ketentuan Pasal 38 Anggaran Dasar AJBB sesuai Surat KE IKNB Nomor S-13/D.05/2020 tanggal [&hellip;]