Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), akan dilepas dari kementerian tersebut. Sebagai gantinya, akan BPN yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Per tanggal 18 Maret 2024, total wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan mencapai 8,71 juta, yang terdiri dari 8,45 juta SPT dari pribadi dan 259,9 ribu SPT dari badan.

Sebagai informasi, pemerintah mengatur pajak aset kripto melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 68/PMK.03/2022 yang mulai berlaku pada 1 Mei 2022.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan akan mengawasi platform agen perjalanan asing atau online travel agent (OTA) yang belum membayar kewajiban pajak kepada pemerintah.