Isu pencabutan ribuah Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadi polemik. Apalagi saat pencabutan izin tambang yaitu Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), bukan kementerian terkait yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menurut Ekonom INDEF, Abdul Manap Pulungan, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% diperkirakan akan memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Rencana kenaikan tersebut dijadwalkan akan terjadi pada tahun 2025 mendatang.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut hingga saat ini belum ada ketentuan terkait perpanjangan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga bagi PT Freeport Indonesia

Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sudah mencabut 2.051 Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak tahun 2022