Jakarta, Kontroversi kemunculan Hasil Produk Tembakau Lainnya (HPTL) membuat sejumlah pemerhati kesehatan masyarakat merekomendasikan beberapa hal kepada Presiden, Joko Widodo.



Ketua Koalisi Bebas TAR (KABAR) dan Pengamat Hukum, Ariyo Bimmo, menjelaskan kelima poin rekomendasi dalam konferensi pers di Tjikiini Lima, Menteng (02/12):



<ol><li>Pemerintah perlu mempertimbangkan riset
dan kebijakan yang ada dan meninjaunya sebagai referensi kebijakan; </li><li>Pemerintah sebaiknya menerapkan konsep
pengurangan risiko&nbsp; tembakau berdasarkan
bukti ilmiah dan mendorong riset lokal; </li><li>Pemerintah perlu mengatur produk
tembakau alternatif proporsional dengan profil risikonya; </li><li>Pemerintah perlu mendorong adanya
standar teknis produks Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) guna menjamin
kualitas dan keamanan produk; dan</li><li>Sistem perpajakan produk tembakau
alternatif harus mencerminkan profil risikonya guna memberikan dorongan bagi
perokok untuk beralih. </li></ol>



Ariyo berharap rekomendasi tersebut nantinya dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam meregulasi atau memberikan keputusan mengenai produk tembakau alternatif.



Regulasi terpisah



Ia juga menambahkan bahwa kajian ilmiah memiliki peran yang krusial sebagai acuan dalam pembuatan regulasi yang terpisah dari rokok. 



Dengan pemisahan regulasi, menurut Ariyo, publik tidak akan menganggap lagi produk tembakau alternatif sama berbahayanya dengan rokok bagi kesehatan, sehingga perokok dewasa mau beralih menggunakan produk yang lebih rendah risiko tersebut. 



“Kami optimis angka perokok di Indonesia akan berkurang karena perokok dewasa mendapat pilihan alternatif ke produk yang lebih rendah risiko daripada rokok.&nbsp; Hadirnya regulasi juga akan menghindari penyalahgunaan produk tembakau alternatif, khususnya untuk narkoba dan anak di bawah usia 18 tahun,” kata Ariyo. 



Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dr.
Kadek Dian Lestari, M. Biomed., Sp. PD, meminta semua pihak, terutama
Kementerian Kesehatan dan BPOM, untuk melakukan kajian ilmiah secara
komprehensif. Menurut Dian, pemerintah dapat menggandeng akademisi dan pelaku usaha
agar kajian yang dilakukan menghasilkan data yang valid. 



Dengan begitu, pemerintah dapat
mengetahui manfaat yang diberikan oleh produk tembakau alternatif untuk
menyelesaikan persoalan merokok. 



“Saat ini,
hasil penelitian dan kajian ilmiah yang komprehensif produk tembakau alternatif
di Indonesia masih minim. Kajian perlu dilakukan secara terbuka dan perlu
menggandeng pemangku kepentingan lainnya untuk memperkaya penelitian ilmiah
tentang produk tembakau alternatif,” ujarnya.

ANANDA.png

whatsapp-image-2019-12-02-at-16-10-36

Jakarta, Kontroversi kemunculan Hasil Produk Tembakau Lainnya (HPTL) membuat sejumlah pemerhati kesehatan masyarakat merekomendasikan beberapa hal kepada Presiden, Joko Widodo. Ketua Koalisi Bebas TAR (KABAR) dan Pengamat Hukum, Ariyo Bimmo, menjelaskan kelima poin rekomendasi dalam konferensi pers di Tjikiini Lima, Menteng (02/12): Pemerintah perlu mempertimbangkan riset dan kebijakan yang ada dan meninjaunya sebagai referensi kebijakan; [&hellip;]

Rekomendasi

5 Rekomendasi Pengurangan Risiko Tembakau Dikirim ke Presiden