3 Jurus Dongkrak UMKM Agar Naik Kelas

10 Agustus 2021 05:34 WIB

Penulis: Daniel Deha

Editor: Sukirno

Berni (47) bersama istrinya Arianti (36) berada di gerai foodtruck “Grass Jelly Surf” miliknya yang menjual minuman segar di area perkantoran Cibis Park, kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Agustus 2020. Bisnis yang sudah dirintis selama 6 tahun ini, masih berusaha bertahan ditengah hantaman pandemi. Sepinya event dan kegiatan komunitas foodtruck membuat Berni harus rela kehilangan omset yang selama ini diraup dari hasil usahanya yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mitra binaan Pertamina tersebut. Pria yang berlatar belakang Chef di sebuah kapal pesiar selama 2 tahun ini, berharap pemerintah khususnya wadah binaan seperti Pertamina bisa memberikan perhatian khusus kepada pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 untuk tetap hidup di bidang usahanya dengan bantuan yang nyata menyasar pada suplai produk yang mereka pasarkan. Karena selama ini mereka hanya gencar ditawarkan bantuan berupa pinjaman dana yang justru dianggap semakin menambah beban kedepannya. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economics and Finanne (Indef) Didik J. Rachbini mengungkap tiga strategi yang perlu dilakukan pemerintah agar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa naik kelas dan bersaing di pasar ekspor.

Didik menyebut, jurus pertama dan terutama yang perlu dilakukan adalah adanya institusi atau lembaga yang menaungi UMKM. Dalam hal ini, kata dia, institusi itu adalah negara.

"Ada institusi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah. Usaha mikro harus ditingkatkan dengan peran negara, meningkatkan skill dan keterampilan pelaku usaha mikro agar siap masuk ke usaha kecil dan menengah. Kalau perlu jadi pengusaha menengah ke atas," ujar Didik dalam Webinar Universitas Paramadina bertajuk "Membangun Bisnis dan Ekonomi Kreatif Untuk Generasi Milenial" yang diadakan pada Senin, 9 Agustus 2021.

Rektor Universitas Paramadina ini menegaskan bahwa untuk memajukan UMKM kehadiran negara sangat penting. Relaksasi dan reformasi kebijakan perlu dibuat untuk mendorong UMKM naik kelas. Artinya, negara tidak boleh menghambat kinerja UMKM untuk maju.

"Dibutuhkan juga basis dorongan negara dalam menyiapkan instrumen hukum atau legalitas, menstimulasi dan sebagainya agar usaha kecil dan menengah bisa bergerak cepat dan maju," katanya.

Didik pun mencontohkan strategi kebijakan yang diambil Presiden Korea Selatan Park Chung Hee (1961-1979) ketika ia memberikan dorongan penuh negara bagi sektor pertanian, industri dan bisnis negara itu.

Dorongan itu menjadi dasar-dasar dari reformasi Korea Selatan yang dulu sekitar 1960-an pendapatan per kapitanya sama dengan Indonesia yakni sekitar US$150 per kapita. Sementara saat ini pendapatan Korsel telah mencapai US$30.000 per kapita atau sekitar Rp431 juta per kapita.

Didik mengakui bahwa pandemi yang melanda Indonesia saat ini telah berdampak besar bagi perkembangan UMKM. 

Lokomotif perekonomian Indonesia ini mengelola sekitar 6 juta unit usaha namun aset yang dimiliki hanya Rp0-Rp50 juta dan penjulan sampai Rp300 juta per tahun.

Menurut dia, pendapatan yang dihasilkan atau omzet yang dimiliki mayoritas UMKM tersebut sangatlah kecil. Dengan demikian UMKM seperti itu bukanlah unit usaha yang bisa mendorong perekomian tetapi hanya untuk bertahan hidup di masa krisis.

"Tentu saja perekonomian tidak bisa terus bertahan hanya pada usaha mikro. Namun harus naik kelas ke usaha kecil dan menengah yang asetnya Rp50-Rp300 juta dan penjualan per tahun sekitar Rp2,5 miliar," pungkas Didik.

Pembinaan SDM

Menurut Didik, perekonomian rakyat harus didorong naik kelas ke UMKM seperti yang sekarang dilakukan oleh generasi milenial dengan bisnis Informasi dan Teknologi (IT) dan telah menjadi tren yang tumbuh positif di kalangan anak-anak muda.

Karena itu, jurus kedua yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan sumber daya manusia (SDM) kepada generasi milenial di bidang teknologi digital.

"Negara harus mempunyai perhatian khusus untuk sektor SDM IT generasi milenial dan justru harus dipercepat," ucap Didik.

Dia mengatakan, salah satu kebijakan yang bisa diambil merespons kecepatan perubahan dan dinamika penggunaan teknologi digital UMKM di kalangan milenial adalah dengan membangun institusi pendukung terutama kredit murah bagi usaha sektor IT dalam negeri.

"Riset IT juga harus diperkuat agar muncul inovasi inovasi baru bidang IT," pungkasnya.

Modernisasi Usaha

Satu hal lain yang dikemukakan Didik terkait eskalasi UMKM adalah modernisasi usaha. Upaya ini masih terkait dengan kemampuan pelaku usaha mengakses teknologi dan memanfaatkan platform digital untuk usaha.

Selain itu, modernisasi usaha juga termasuk mendorong menyiapkan SDM, misalnya di sektor vokasi dan sebagainya.

Kemudian, perlu ada manajemen yang baik oleh pelaku usaha. Menurut Didik, banyak pelaku usaha yang terbentur masalah manajemen karena tidak memiliki SDM yang memadai untuk mengelola usaha.

"Hanya manejemen usaha yang bagus yang bisa mengembangkan usaha terutama penyusunan neraca dan laporan keuangan agar dapat melangkah ke depan dalam pengembangan usaha dan perolehan modal kerja," ungkap Didik.*

Berita Terkait